ISB (Irfan Syauqi Beik)

Berikut saya kutip ulang tulisan Pak Sapto Waluyo, Direktur Centre for Indonesia Reform, yang mengkritisi buku Ilusi Negara islam yang diterbitkan oleh the Wahid Institute. Semoga bermanfaat.

Wassalaam

ISB

PROPAGANDA ANTI-“ISLAM GARIS KERAS”
(Kritik untuk Buku “Ilusi Negara Islam”)
Oleh *Sapto Waluyo (Direktur CIR)

        Seorang tokoh kharismatik dari pelosok desa Buduran,
Bangkalan, Madura, K.H. Amjad al-Munawwir, berkunjung ke rumah dinas
Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), suatu malam.
      Tidak tanggung-tangung, pimpinan pesantren Al-Muhajirin itu
membawa serta isteri, anak dan keluarga besarnya yang tinggal di
Jakarta. Mereka mengendarai tiga mobil berisi penuh penumpang dari
kawasan Tanjung Priok menuju kompleks Widya Chandra hanya dengan satu
tujuan untuk menanyakan langsung: Apa benar mantan Presiden PKS itu
menganut paham Wahabiyah?
     Hidayat menjawab dengan tenang seperti pertanyaan serupa yang
diterimanya lewat SMS, email atau posting Facebook, bahwa kaum Wahabi
mengharamkan partai politik. Sedangkan, ia pernah menjadi pendiri dan
ketua partai. Jadi, “nggak nyambung lah nyaw “, kata anak muda zaman
sekarang.
      Kiai Amjad yang menjadi tempat bertanya Abdurrahman Wahid di
masa sulit itu terpesona mendengar penjelasan Hidayat soal peringatan
Maulid Nabi Saw di kantor DPP PKS (11/3/2009).
       Pada acara tersebut turut hadir K.H. Zainuddin MZ dan Habib
Mundzir al-Musawwa. Bahkan, saat terkena musibah meninggalnya isteri
tercinta, Hidayat mendapat kunjungan dari berbagai tokoh ormas,
termasuk dari Nahdlatul Ulama (KH Nur Iskandar SQ), untuk membacakan
doa dan tahlil dalam rangka takziyah.
       ”Pak Hidayat, saya percaya semua yang dikatakan itu benar.
Tidak seperti isu yang beredar selama ini. Karena itu, saya dukung 100
persen apabila pak Hidayat nanti menjadi pemimpin di Indonesia,” ujar
Kiai Amjad spontan. Sebagai penguat dukungannya, kiai nyentrik asal
Madura itu membacakan doa yang diamini belasan tamu.
      Kehadiran kiai kampung yang amat berpengaruh itu seakan
mewakili ratusan kiai dan tokoh Madura dan Jawa Timur yang beraspirasi
sama. Sebelumnya, pada akhir masa kampanye pemilu (5/4/2009), Hidayat
diundang khusus silaturrahim akbar di Ponpes Al-Muhajirin, Bangkalan
yang diikuti 2000 santri dan warga setempat.
      Tidak tanggung-tanggung, lima orang kiai dari Bangkalan,
Sampang dan Pamekasan membacakan doa secara berturut-turut untuk
keselamatan umat, kemajuan bangsa dan hadirnya kepemimpinan
nasional baru yang berintegritas. Banyak saksi mata di daerah lain
dengan beragam latar-belakang membuktikan akseptabilitas yang tinggi
dari tokoh partai yang lahir di era reformasi (PKS).
      Tak aneh, bila berbagai lembaga survei (LP3ES, Puskaptis UI,
dan LRI) menampilkan peluang calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) akan semakin besar bila berpasangan dengan Hidayat, jauh
meninggalkan posisi cawapres lain. Jika SBY akhirnya lebih memilih
Boediono sebagai pendampingnya, maka itu benar-benar kalkulasi
politis, bukan berdasarkan aspirasi rakyat yang tercermin dalam survei
atau sikap spontanitas semisal Kiai Amjad.

Delusi Kaum Moderat

   Karena itu, sungguh mengejutkan simpulan riset yang baru-baru ini
dipublikasikan dalam buku “Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam
Transnasional di Indonesia” (2009). Secara ringkas, buku itu
berkesimpulan PKS adalah salah satu “kaki tangan gerakan Islam
transnasional” yang menjadi ancaman bagi kelestarian Dasar Negara
Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan RI.
      Buku ini penting karena merupakan hasil riset selama dua tahun
di 24 kota di Indonesia. Editornya adalah KH Abdurrahman Wahid (mantan
Presiden RI dan Ketua Umum PBNU), dengan prolog Prof. A.
Syafii Ma’arif (mantan Ketua PP Muhammadiyah) dan epilog KH Mustofa
Bisri (pimpinan ponpes Raudlatut Thalibin, Rembang). Penerbitnya,
kolaborasi The Wahid Institute, Gerakan Bhinneka
Tunggal Ika dan Maarif Institute yang disponsori LibforAll Foundation
(organisasi nirlaba bentukan warga Amerika Serikat, C. Holland
Taylor).
      Sayang sekali, sebuah riset serius yang tentu berbiaya mahal
ternyata tak bisa menangkap fenomena sosial kontemporer secara jernih.
Hasilnya, semacam propaganda untuk memvonis kelompok masyarakat yang
berbeda pandangan. Simpulan dan rekomendasi buku ini tampaknya ikut
mewarnai tarik-menarik kekuatan selama kampanye pemilu, bahkan turut
mempengaruhi mulus-tidaknya nominasi kandidat capres/cawapres.
      Seperti diketahui, nama HNW sempat menguat sebagai pendamping
SBY. Namun, Tim sembilan dari Partai Demokrat ragu karena banyaknya
masukan negatif soal HNW dan PKS yang diisukan Wahabi. Bahkan,
organisasi Ittihadul Muballighin terang-terangan menolak cawapres dari
kalangan Wahabi, walau tidak menyebut nama secara terbuka.
      Apakah SBY benar mengadopsi rekomendasi buku ini, tatkala
menentukan cawapresnya?
      Harap dicatat, substansi buku ini sebenarnya telah dilansir
dalam jumpa pers di awal April 2009, sebelum hari pemilu. Bab
pengantar, prolog dan epilognya telah beredar luas dalam edisi bahasa
Inggris di media internet. Kalangan masyarakat terdidik dan pemilih
yang kritis (critical mass) telah mengkonsumsinya jauh sebelum hari
pencontrengan.
      Usai pemilu, buku ini diluncurkan resmi dan disebarkan ke empat
Negara (Arab Saudi, Turki, Inggris dan Amerika Serikat). Sebuah target
propaganda yang benar-benar ambisius.
      Kelemahan mendasar dari buku ini, gagal mendefinisikan “Gerakan
Islam Transnasional” dan mengapa sejumlah organisasi yang berbeda
social origin-nya bisa dikategorikan “kaki tangan”-nya di
Indonesia. Dengan semangat gebyah-uyah, penulis dan periset buku
menyamakan kategori sosial: paham keagamaan (Wahabisme), gerakan
pembaharuan (Ikhwanul Muslimin), organisasi massa (Dewan Dakwah
Islamiyah Indonesia, Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia,
Hizbut Tahrir Indonesia/HTI) dan partai politik (PKS dan PBB).
      Lebih dahsyat lagi semua gejala sosial itu disatukotakkan
dengan gerakan bawah tanah hasil rekayasa intelijen, Jemaah Islamiyah
(JI). Mereka semua dijadikan satu kategori “Islam garis keras”
(hardliners), yang menganut absolutisme pemahaman agama dan
membenarkan penggunaan cara kekerasan terhadap kelompok yang berbeda
keyakinan.
      Definisi operasional dan metodologi yang kabur itu menunjukkan
bahwa penulis/periset tidak bisa membedakan (different), sebagai misal
perbandingan: sapi dengan kerbau, meski masih satu keluarga
(mamalia) dalam dunia fauna. Apalagi memisahkan (disparate) sapi
dengan ular atau buaya yang berbeda famili (reptilia buas). Tiap
kelompok sosial (komunitas relijius, organisasi sosial, asosiasi
profesi, atau partai politik) memiliki karakter masing-masing, tak
bisa disamakan begitu saja, kecuali dapat dibuktikan memiliki ikatan
ideologis dan struktural-organisasional.
      Siapa yang bisa membuktikan bahwa gerakan Ikhwan memiliki
cabang di Indonesia? Mungkin Imam Besar Ikhwanul Muslimin Indonesia,
Habib Husein al-Habsyi yang bisa menjawabnya. Yang sudah pasti,
DDII, FPI, dan MMI tidak menjadi onderbouw organisasi manapun. Mungkin
hanya HTI yang secara terang menyebut afiliasi dengan organisasi
sejenis di tingkat dunia. Sudah pasti pula, semua
organisasi yang disebut tadi sama sekali tak ada kaitannya dengan JI
yang dikategorikan organisasi teroris lintas Negara.
      Simpulan sembrono itu ternyata berasal dari pernyataan mantan
wartawan Far Eastern Economic Review yang mengaku-aku sebagai pengamat
gerakan Islam, Sadanand Dhume. “Hanya ada pemikiran kecil yang
membedakan PKS dengan JI. Seperti JI, manifesto pendirian PKS adalah
untuk memperjuangkan Khilafah Islamiyah. Seperti JI, PKS menyimpan
rahasia sebagai prinsip pengorganisasiannya, yang dilaksanakan dengan
sistem sel yang keduanya dipinjam dari
Ikhwanul Muslimin.
      Bedanya, JI bersifat revolusioner, sementara PKS bersifat
evolusioner. Dengan bom-bom bunuh dirinya, JI menempatkan diri melawan
pemerintah, tapi JI tidak mungkin menang.  Sebaliknya, PKS
menggunakan posisinya di parlemen dan jaringan kadernya yang terus
menjalar untuk memperjuangkan tujuan yang sama selangkah demi
selangkah, dan suara demi suara. Akhirnya, bangsa Indonesia
sendiri yang akan memutuskan masa depannya akan sama dengan
Negara-negara Asia Tenggara lainnya, atau ikut gerakan yang
berorientasi ke masa lalu dengan jubah fundamentalisme keagamaan.
PKS terus berjalan. Seberapa jauh ia berhasil akan mempengaruhi masa
depan Indonesia. (2009: 27, sebagaimana dikutip dari FEER, Mei 2007).
      Ini sebuah tuduhan serius, dan bisa berefek pembubaran
organisasi, apabila pendapat Dhume dibuktikan benar. Jika asal bicara,
maka Dhume perlu diperiksa, karena sering bolak-balik berkunjung ke
Indonesia. Apakah penulis/periset buku memiliki pandangan yang sama
dengan Dhume?
     Sungguh menyedihkan, sebuah partai peserta pemilu (PKS) yang
menempati ranking keempat dalam percaturan politik nasional 2009  dan
memiliki 8,2 juta pengikut masih disalahpahami sebagai metamorfosis
organisasi teroris. Apa yang salah dengan interaksi sosial di antara
komponen
bangsa ini, sehingga organisasi keagamaan yang sudah lama eksis (NU
dan Muhammadiyah) merasa terancam dengan kehadiran entitas politik
baru (PKS)?
    Dalam buku itu tertangkap nuansa delusi (khayalan tentang
kebanggaan yang terancam), seperti pengaruh organisasi sebesar NU yang
mulai tergeser oleh pendatang baru. Publik melihat posisi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pemilu 2009 merosot ke peringkat
ketujuh dengan raihan suara 5.146.122 pemilih (4,94 persen). PKB
selama ini dipercaya sebagai salah satu representasi politik warga NU,
sementara partai lainnya tidak lolos parliamentary threshold.
      “Pergeseran” politis itu akhirnya dipersepsikan sebagai ancaman
terhadap eksistensi organisasi atau bangsa, seperti tersurat, “Meski
ancaman garis keras itu semula tertuju kepada paham dan eksistensi NU,
namun NU menganggap itu merupakan ancaman terhadap bangsa dan Negara.
Sebab tradisi keberagamaan NU merupakan amal keagamaan yang
dipraktikkan oleh mayoritas umat Islam Indonesia,
sehingga secara ringkas bisa dikatakan bahwa warga NU dan bangsa
Indonesia merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.” (2009: 197).
      Padahal, jika kita perhatikan dengan lebih teliti Keputusan
Majelis Bahtsul Masa’il NU tentang khilafah dan formalisasi syariah
(November 2007), maka dinyatakan “tidak ada dalil nash” untuk
keharusan pembakuan khilafah dalam system ketatanegaraan Islam,
“karena keberadaan sistem khilafah adalah bentuk ijtihadiyah”. Jelas
sekali, NU tidak menafikan atau mengharamkan sistem khilafah, tetapi
memandangnya sebagai domain akal manusia (ijtihad), bukan doktrin
teologis.
      Dalam majelis yang sama diputuskan, bahwa hukum mengubah bentuk
Negara Indonesia dengan bentuk yang lain, maka “hukumnya tidak boleh
selama menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar”. Sedangkan
mengubah dasar hukum Negara juga “tidak diperbolehkan jika menggunakan
cara yang inkonstitusional, dan diperbolehkan jika menggunakan cara
yang konstitusional”.
      Sekali lagi jelas, NU tidak mengharamkan perubahan/amandemen
UUD, asal demi kemaslahatan dan ditempuh prosedur konstitusional.
Termasuk dalam soal penerapan syariah Islam di Indonesia, NU
menyetujui strategi tadrij (gradual) dan metoda substantif.   Dalam
konteks ini penulis/periset mengabaikan suatu hal fundamental, PKS
tidak pernah menyebut sistem khilafah dalam Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga atau Falsafah Dasar/Platform Kebijakannya sebagaimana
dituduhkan Sadanand Dhume. Yang dicitakan PKS adalah “Terwujudnya
masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah Swt
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” (AD PKS, Pasal 5 ayat 2).
      Soal penerapan syariah Islam di Indonesia diterangkan PKS dalam
platform kebijakan bidang hukum dan HAM, karena ada tuntutan publik
untuk melakukan revisi KUHP warisan kolonial Belanda yang
telah ketinggalan zaman. Menurut Azyumardi Azra, PKS telah melakukan
inisiatif penting dengan obyektifikasi nilai-nilai Islam dalam
kehidupan Indonesia modern dan merumuskan cita-citanya
sebagai “religious-based civil society”.
      Tak ada radikalisasi atau hipokrisi (hidden agenda) dalam hal
itu, karena semua partai yang berbasiskan nilai agama atau sekulerisme
harus berhadapan dengan realitas sosialnya masing-masing. Dengan
segala fakta itu. Apakah tepat menyebut PKS sebagai ancaman nasional?
Tim periset harus berhati-hati, apalagi jika merasa mewakili pandangan
resmi organisasi NU, karena dapat mengecilkan
posisi NU sendiri yang terkesan tidak bisa menerima dinamika politik nasional.
      Demikian pula simpulan tentang pengaruh PKS terhadap warga
Muhammdiyah bisa menyebabkan “bangsa Indonesia tidak hanya kehilangan
salah satu aset kultural ormas moderatnya dan mungkin
Muhammadiyah akan menjadi salah satu bungker baru gerakan garis keras
di Indonesia, bangsa Indonesia juga akan kehilangan salah satu soko
guru Pancasila, UUD 1945, dan NKRI,” (2009: 189), sangat mengada-ada.
      Dalam tubuh Muhammadiyah, kita tahu ada partai lain yang lebih
berpengaruh yaitu Partai Amanat Nasional yang didirikan Amien Rais
(mantan Ketua PP Muhammadiyah). Tapi, sayang PAN dinilai tak
mengakomodasi aspirasi politik warga Muhammadiyah, sehingga muncul
partai baru, Partai Matahari Bangsa (PMB) yang mengajukan Din
Syamsuddin (Ketua PP Muhammadiyah saat ini) sebagai calon
presiden. Dalam hal ini, pengaruh PKS tidak lebih besar dibanding PAN
dan PMB yang bersaing untuk memperebutkan suara warga Muhammadiyah.
Hasil survei LSI pasca pemilu 2009 juga membuktikan
gejala itu.
      Dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah tertanggal 1 Desember
2006 dinyatakan, “Segenap anggota Muhammadiyah perlu menyadari,
memahami, dan bersikap kritis bahwa SELURUH partai politik di negeri
ini, termasuk partai politik yang mengklaim atau mengembangkan
sayap/kegiatan dakwah seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah
benar-benar partai politik. Setiap partai politik berorientasi meraih
kekuasaan politik. Karena itu, dalam menghadapi partai politik manapun
kita harus tetap berpijak pada Khittah Muhammadiyah” (2009: 241).
      Jadi, yang harus dikritisi warga Muhammadiyah adalah seluruh
partai dan PKS hanya salah satu contohnya. Mengapa PAN tidak disebut
dalam SK itu, dan juga PMB yang baru lahir pada 8 Januari
2006? Di sini ada masalah kalkulasi politik untuk mendiskreditkan
pihak tertentu saja.

Perlu Dialog Nasional

    Inilah pelajaran berharga bagi elite PKS yang selama ini suntuk
dengan politik praktis dan ternyata belum berhasil membangun basis
sosial yang kokoh. Setelah tiga kali berpartisipasi dalam pemilu,
kemudian menerbitkan dokumen resmi Falsafah Dasar Perjuangan (2007)
dan Platform Kebijakan Pembangunan (2008), ternyata bukan simpati yang
berhasil dipanen, tapi antipati sebagian kalangan. Dengan sikap dan
perilaku elite PKS yang tak terkontrol mungkin kesalahpahaman akan
bertambah
luas, bahkan tidak mustahil berkembang jadi fobia. Kita perlu mencegah
hal ini agar kancah politik nasional tidak mengalami “setback” ke masa
pertikaian ideologis.
      Dengan segala kelemahan fatalnya, buku itu tak perlu
diberangus. Biarlah masyarakat yang akan menilainya. Sebuah forum
terbuka (Dialog Nasional) perlu digelar untuk menghadirkan semua pihak
yang disebut penulis sebagai kelompok garis keras dan moderat.
      Salah satu topik yang perlu dikaji: apakah Islam itu “agama
lokal” dan karenanya hanya “gerakan Islam lokal” yang berhak hidup di
Indonesia. Apakah “Gerakan Islam Transnasional” itu benar-benar
ancaman bagi eksistensi bangsa Indonesia. Apakah aqidah “Ahlus Sunnah
wal Jamaah” itu produk asli Indonesia atau ditransmisi dari wilayah
atau sejarah lain?
    Pertanyaan serumit itu tak diambil pusing Kiai Amjad yang polos.
Suatu hari salah seorang muridnya bercerita tentang Syeikh Ahmad
Khatib (1803-1872), seorang ulama asal daerah Sambas, dari Kalimantan
Barat, yang menjadi Imam di Masjidil Haram Mekah dan memimpin
perkumpulan
Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah di Indonesia. Ahmad Khatib adalah
guru dari KH Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) dan KH Hasyim Asyari
(pendiri NU).

      Saat itu, semangat mencari ilmu telah mempersatukan para
perintis dakwah. Khatib sendiri berguru kepada Syeikh Daud bin
Abdullah al-Fatani (asal Thailand selatan), Syeikh Abdus Shomad
al-Palimbani (asli Palembang) dan Syeikh Abdul Hafidz al-Ajami serta
Ahmad al-Marzuqi al-Makki al-Maliki dari Timur Tengah. Seorang guru
yang berwatak transnasional. Hal itu tampak pula pada sosok kiai
kampung seperti Kiai Amjad, yang terbukti tak alergi dengan perbedaan
pandangan. Ia bisa bersahabat dengan siapa saja yang memiliki tujuan
sama untuk menyejahterakan umat dan bangsa.

Jadilah orang pertama yang menyukai tulisan ini

Apakah anda menyukai tulisan ini ?

Suka tulisan ini